Menyusul pembatalan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 28 September 2010.

Sebagaimana kita ketahui, tanggal 31 Maret 2010, MK melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang BHP tidak mengikat secara hukum. Putusan tersebut telah mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan.

Karena PP No 17 Tahun 2010 tidak mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, maka menjadi penting untuk menerbitkan PP baru untuk menggantikannya yang tentu saja diharapkan dapat menjawab persoalan tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan agar dapat mengakomodasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

PP No 66/2010 ini jelas menjadi ‘pekerjaan rumah’ (PR) bagi perguruan-perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Sejumlah PTN masih mencoba mencermati PP baru ini karena beberapa aturan dalam PP tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi perguruan tinggi saat ini. PP ini berisi beberapa hal pokok, di antaranya tentang PTN yang tercantum dalam Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pengelolaan keuangannya harus tunduk pada UU Keuangan melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU). Untuk menyesuaikan dengan penggunaan PKBLU, masih diperlukan masa transisi. Namun, diharapkan pada 31 Desember 2012 semuanya sudah selesai.

Dalam PP baru ini juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban PTN dalam proses rekrutmen mahasiswa baru. Setiap perguruan tinggi minimal harus menerima 20% mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi memiliki otak cemerlang. Sementara untuk penerimaan mahasiswa baru, ditetapkan 60% mahasiswa baru harus melalui seleksi nasional dan terhitung sejak 2011 mendatang sudah mulai dilaksanakan. Mengenai aturan ini, tak sedikit perguruan tinggi yang kemungkinan tidak sepakat.

UGM, misalnya, berpendapat bahwa peningkatan input mahasiswa baru tidak identik dengan penetapan kuota kuantitas mahasiswa dari proses seleksi yang sama. Karena, perguruan tinggi tidak bisa dipaksa menerima mahasiswa dalam jumlah tertentu jika akhirnya banyak yang tidak bersaing sehingga terpaksa drop out.

Contoh lainnya adalah IPB. Bisa jadi IPB akan menemui kesulitan untuk mengikuti aturan baru ini karena sejak era 1970-an, IPB telah menggulirkan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB/USMI (semacam jalur PMDK) dimana sekitar 70% mahasiswa baru masuk ke IPB melalui jalur bebas tes ini (karena seleksi dilakukan berdasar nilai rapor siswa).

Kelebihan jalur USMI ini adalah pemberian kesempatan juga pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak negeri dari Sabang hingga Merauke. Dikuranginya jatah jalur USMI berarti mengurangi akses anak-anak bangsa terutama yang tinggal di berbagai pelosok Tanah Air untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Bisa dibayangkan jika perguruan tinggi ke depan harus mengikuti aturan 60% mahasiswa baru harus melalui seleksi nasional, maka bisa jadi yang akan terjaring masuk perguruan tinggi adalah siswa-siswa yang berasal dari sekolah-sekolah favorit di kota. Siswa di kota dengan segala kelengkapan fasilitas belajar jelas akan lebih mudah lolos seleksi nasional (SNMPTN) bila dibanding dengan siswa-siswa di sekolah-sekolah pelosok.

Grab The Bookmarketer For Your Site

Read More..